Tarojjumah.com

Sabtu, 31 Agustus 2013

Jadwal Pemberangkatan dan Pemulangan Jamaah Haji Indonesia 1434H/2013M

Rekapitulasi Pemberangkatan dan Pemulangan Haji Indonesia
1. Aceh
2. Balik Papan
3. Banjarmasin
4. Batam
5. Bekasi
6. Pondok Gede
7. Lombok
8. Makasar
9. Medan
10. Padang
11. Palembang
12. Solo
13. Surabaya

Jumat, 30 Agustus 2013

Syarat Daftar CPNS 2013 Online Sistem CAT

Yang ditunggu-tunggu akhirnya keluar juga yaitu mengenai info Pendaftaran CPNS 2013 lulusan S1 DII dan juga SMA/SLTA yang sudah diulas sebelumnya namun ada yang lain yang juga banyak dicari oleh sobat semua terkait dengan syarat apa saja yang harus disiapkan untuk dapat menjadi peserta dan bisa ikut tes CPNS 2013 mendatang coba kami ulas dalam Syarat Daftar CPNS 2013 Online Sistem CAT disini sebagai lanjutan dari Kecurangan Yang Mungkin Terjadi di Penerimaan CPNS 2013.
Bagi sobat yang belum mengerti mengenai cara daftar online untuk bisa memenuhi syarat dari ketentuan yang ditetapkan agar bisa ikut tes CPNS 2013 maka disini kami coba bantu memberikan gambarannya sedikit agar nantinya tidak bingung baru kemudia kami berikan Syarat Daftar CPNS 2013 Online Sistem CAT agar bisa dilengkapi.
#Hal pertama yang mesti dilakukan oleh calon pelamar CPNS 2013
Agar semua berjalan lancar maka sebaiknya sobat menyiapkan syarat-syarat menjadi pelamar CPNS 2013 yang akan disampaikan pada bagian kedua nanti untuk kemudian melakukan hal pertama yang mesti dilakukan saat akan mengajukan lamaran menjadi peserta tes CPNS 2013 adalah mengakses situs resmi dari masing-masing instansi yang ingin dilamar antara lain : (Lihat di akhir ulasan ini)
#Syarat Daftar CPNS 2013 Online Sistem CAT
Adapun syarat yang harus dipenuhi menjelang tes CPNS 2013 nanti yang menggunakan sistem Computer Assisted Test (CAT) seperti yang terangkum dalam Surat Edaran Nomor: SE/10/M.PAN-RB/08/2013 yang berisi pengumuman penerimaan, pendaftaran pelamar, dan seleksi administrasi CPNS dari pelamar umum yang menggunakan LJK dan CAT, dilakukan pada 1-28 September. Kemudian, pelaksanaan TKD pelamar umum dengan sistem CAT pada 29 September-November. Sedangkan pelaksanaan TKD pelamar umum dengan sistem LJK, dilakukan pada 3 November.
Bagi para peserta tes CPNS, demi menghemat waktu akses, diminta menyiapkan data-data dan dokumen pendukung minimal, yaitu:

- Nomor Kartu Tanda Penduduk (KTP)
- Tahun dan nomor ijazah pendidikan terakhir
- Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) transkrip nilai pendidikan terakhir
- Berkas pas foto digital warna berukuran 200×150 piksel dalam format JPEG (dengan nama ekstensi JPG) dan maksimal berukuran 30 KB.
- Berkas fotokopi digital ijazah dan transkrip dalam format PDF (dengan nama ekstensi PDF) dan maksimal berukuran 500 KB
- Surat elektronik (e-mail) yang biasa dan selalu Anda akses secara berkala. Informasi khusus akan disampaikan melalui surat elektronik secara langsung
- Judul dan abstrak tugas akhir/tesis/disertasi
- Untuk pelamar lulusan luar negeri, diwajibkan melampirkan surat keterangan penyetaraan ijazah dari Dikti Kemendikbud, atau surat keterangan telah mengajukan permohonan penyetaraan ijazah.

Pihak Kementerian PAN-RB sebagaimana dikutip dari situs Setkab, Rabu (28/8/2013), mengimbau peserta melakukan registrasi lamaran melalui situs yang benar, serta mengisi formulir dengan benar dan lengkap. Kesalahan pengisian sehingga terjadi ketidaksesuaian dengan berkas digital pendukung yang telah diunggah, akan mengakibatkan ketidaklulusan pada tahap I (verifikasi administrasi).
Kebenaran isian serta berkas digital yang diunggah, akan dicek pada saat verifikasi fisik sebelum ujian tulis. Ketidaksesuaian data akan mengakibatkan peserta digugurkan dan tidak diperkenankan mengikuti ujian tulis. Dalam proses verifikasi, panitia tidak memiliki (dan tidak diberi) wewenang mengubah isian Anda.
Deputi Bidang SDM Aparatur KemenPAN-RB Setiawan Wangsaatmaja mengatakan, tes CPNS akan dibagi dalam dua metode, yaitu sitem yang menggunakan LJK dan sistem CAT. Selanjutnya info yang penting juga untuk calon peserta tes CPNS 2013 adalah Hasil Sosialisasi Sistem CAT CPNS 2013.
Mengingat waktu tes CPNS 2013 yang makin dekat maka langkah persiapan yang paling efektiflah yang bisa dilakukan agar impian lulus menjadi PNS di tahun ini bisa tercapai, Langkah yang dimaksud bisa dengan mempelajari soal-soal CPNS terdahulu yang bisa di download secara gratis dan juga permium di Soal CPNS 2013 Gratis.
Berikut Ini Alamat Website Resmi Kementrian serta departemen yang akan membuka lowongan CPNS 2013 silahkan di bookmark dan di share guna melihat pengumuman Lowongan di situs resmi masing masing. Kementerian yang akan membuka lowongan CPNS dari jalur umum tahun ini :

1 Kementerian Koordinator Bidang Polhukam : http://www.polkam.go.id/
2 Kementerian Koordinator Bidang Kesra : http://www.menkokesra.go.id/
3 Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian : http://www.ekon.go.id/
4 Kementerian Dalam Negeri : http://www.kemendagri.go.id/
5 Kementerian Luar Negeri : http://www.kemlu.go.id/
6 Kementerian Pertahanan : http://www.kemhan.go.id/kemhan/
7 Kementerian Hukum dan HAM : http://www.kemenkumham.go.id/
8 Kementerian Keuangan :
9 Kementerian ESDM : http://www.esdm.go.id/
10 Kementerian Perindustrian : http://kemenperin.go.id/
11 Kementerian Perdagangan : http://www.kemendag.go.id/
12 Kementerian Pertanian : http://www.deptan.go.id/
13 Kementerian Kehutanan : http://www.dephut.go.id/
14 Kementerian Perhubungan : http://www.dephub.go.id/
15 Kementerian Kelautan dan Perikanan : http://www.kkp.go.id/
16 Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi : http://www.depnakertrans.go.id/
17 Kementerian Kesehatan : http://www.depkes.go.id/
18 Kementerian Pekerjaan Umum : http://www.pu.go.id/
19 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan : http://www.kemdiknas.go.id/kemdikbud/
20 Kementerian Sosial : http://www.kemsos.go.id/
21 Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif : http://www.budpar.go.id/asp/index.asp
22 Kementerian Lingkungan Hidup : http://www.menlh.go.id/
23 Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak : http://www.menegpp.go.id/
24 Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional : http://www.bappenas.go.id/
25 Kementerian PANRB : http://www.menpan.go.id/
26 Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal : http://www.kemenegpdt.go.id/
27 Kementerian Perumahan Rakyat : http://kemenpera.go.id/
28 Kementerian Pemuda dan Olahraga : http://www.kemenpora.go.id/
29 Kementerian Sekretariat Negara : http://www.setneg.go.id/

>Lembaga

30 Arsip Nasional RI (ANRI) : http://www.anri.go.id/
31 Lembaga Administrasi Negara (LAN) : http://www.lan.go.id/
32 Badan Kepegawaian Negara (BKN) : http://www.bkn.go.id/
33 Perpustakaan Nasional (PERPUSNAS) : http://www.pnri.go.id/
34 Badan Pusat Statistik (BPS) : http://www.bps.go.id/
35 Badan Inteljen Negara (BIN) : http://www.bin.go.id/
36 Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) : http://www.bkkbn.go.id/
37 Lembaga Penerbangan Antariksa Nasional (LAPAN) : http://www.lapan.go.id/
38 Badan Informasi Geospasial (BIG) : http://www.bakosurtanal.go.id/
39 Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) : http://www.bpkp.go.id/
40 Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) : http://www.lipi.go.id/
41 Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT): http://www.bppt.go.id/
42 Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) : http://www.bkpm.go.id/
43 Badan Pertanahan Nasional (BPN): http://www.bpn.go.id/
44 Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) : http://www.pom.go.id/
45 Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) : http://www.bmkg.go.id/
46 Badan Nasionala Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) : http://www.bnp2tki.go.id/
47 Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) : http://www.bnpb.go.id/
48 Lembaga Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah : http://www.lkpp.go.id/
49 Badan SAR Nasional : http://www.basarnas.go.id/
50 Badan Narkotika Nasional (BNN) : http://www.bnn.go.id/
51 Badan Standarisasi Nasional (BSN): http://www.bsn.go.id/
52 Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN) : http://www.batan.go.id/
53 Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN) : http://www.bapeten.go.id/
54 Badan Nasional Penanggulangan Terorisme RI (BNPT) : http://www.bnpt.go.id/
55 Kejaksaan Agung : http://www.kejaksaan.go.id/
56 Sekretariat Kabinet : http://www.setkab.go.id/
57 Sekretariat Jenderal BPK :
58 Sekretariat Jenderal DPR : http://www.dpr.go.id/id/setjen/tentang-setjen
59 Sekretariat Mahkamah Agung : http://www.mahkamahagung.go.id/
60 Sekretariat Mahkamah Konstitusi : http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/
61 Sekretariat Komisi Yudisial : http://www.komisiyudisial.go.id/
62 Sekretariat Komisi Nasional HAM : http://www.komnasham.go.id/
63 Sekretariat KPU http://www.kpu.go.id/
64 Badan Koordinasi Keamanan Laut (BAKORKAMLA) : http://www.bakorkamla.go.id/
65 PPATK : http://www.ppatk.go.id/

Persyaratan Pendaftaran CPNS Tanggal 1 - 28 September 2013

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Azwar Abubakar, meminta pejabat pembina kepegawaian menyiapkan sarana untuk mendukung pelaksanaan sistem Computer Assisted Test (CAT), termasuk spesifikasi minimal infrastruktur penggunaan CAT.

Permintaan Azwar dituangkan melalui Surat Edaran Nomor: SE/10/M.PAN-RB/08/2013. Sesuai Surat Edaran Menteri PAN-RB, pengumuman penerimaan, pendaftaran pelamar, dan seleksi administrasi CPNS dari pelamar umum yang menggunakan LJK dan CAT, dilakukan pada 1-28 September.

Kemudian, pelaksanaan TKD pelamar umum dengan sistem CAT pada 29 September-November. Sedangkan pelaksanaan TKD pelamar umum dengan sistem LJK, dilakukan pada 3 November.

Bagi para peserta tes CPNS, demi menghemat waktu akses, diminta menyiapkan data-data dan dokumen pendukung minimal, yaitu:

Nomor Kartu Tanda Penduduk (KTP)
Tahun dan nomor ijazah pendidikan terakhir
Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) transkrip nilai pendidikan terakhir
Berkas pas foto digital warna berukuran 200x150 piksel dalam format JPEG (dengan nama ekstensi JPG) dan maksimal berukuran 30 KB
Berkas fotokopi digital ijazah dan transkrip dalam format PDF (dengan nama ekstensi PDF) dan maksimal berukuran 500 KB
Surat elektronik (e-mail) yang biasa dan selalu Anda akses secara berkala. Informasi khusus akan disampaikan melalui surat elektronik secara langsung
Judul dan abstrak tugas akhir/tesis/disertasi
Untuk pelamar lulusan luar negeri, diwajibkan melampirkan surat keterangan penyetaraan ijazah dari Dikti Kemendikbud, atau surat keterangan telah mengajukan permohonan penyetaraan ijazah.

Kesalahan pengisian sehingga terjadi ketidaksesuaian dengan berkas digital pendukung yang telah diunggah, akan mengakibatkan ketidaklulusan pada tahap I (verifikasi administrasi).

Kebenaran isian serta berkas digital yang diunggah, akan dicek pada saat verifikasi fisik sebelum ujian tulis. Ketidaksesuaian data akan mengakibatkan peserta digugurkan dan tidak diperkenankan mengikuti ujian tulis.

Dalam proses verifikasi, panitia tidak memiliki (dan tidak diberi) wewenang mengubah isian Anda.

Deputi Bidang SDM Aparatur KemenPAN-RB Setiawan Wangsaatmaja mengatakan, tes CPNS akan dibagi dalam dua metode, yaitu sitem yang menggunakan LJK dan sistem CAT.

Kemenag Siapkan Implementasi Kurikulum Madrasah 2013

Bandung (Pinmas) —- Direktur Pendidikan Madrasah Ditjen Pendidikan Islam Nur Kholis Setiawan menyatakan pihaknya akan mengimplementasikan Kurikulum 2013 tahun depan. Guna menunjang itu, Nur Kholis mengaku telah menyiapkan beberapa persiapan, salah satunya melakukan sosialisasi kepada para guru dan melakukan bimbingan teknis (Bimtek).
Nur Kholis juga akan melakukan revisi kurikulum Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab di madrasah. Untuk itu, Direktorat Pendidikan Madrasah telah mengalokasikan anggaran untuk penyiapan tenaga training of trainers (ToT) tingkat nasional. “Kita akan melakukan multiplied activities, pelatihan-pelatihan khusus PAI madrasah. Karena ini tanggung jawab Kementerian Agama,” kata Nur Kholis dalam acara Rapat Koordinasi Penyusunan Program/Kegiatan Direktorat Pendidikan Madrasah, Bandung, Kamis (29/08) malam.
“Kita telah melakukan tahapan komunikasi dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk menyiapkan ToT tersebut karena ada beberapa komponen sebagai the first partisipant ToT,” terang Nur Kholis.
“Kita juga berkoordinasi dengan Kepala Puslitbang Pendidikan Agama dan Keagamaan Kemenag, karena mereka punya garis instruksi dengan Balai Diklat Kemenag se-Indonesia,” tambahnya.
Rapat Koordinasi Penyusunan Program/Kegiatan Direktorat Pendidikan Madrasah ini diikuti oleh para Kepala Bidang (Kabid) Madrasah Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi seluruh Indonesia. “Kawal beberapa anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan nasional, seperti Kompetisi Sains Madrasah (KSM) dan Ajang Kompetisi Seni dan Olahraga Madrasah (Aksioma),” kata Nur Kholis.
“Kita sudah berpikir keras, bagaimana (anggaran) barang dan jasa yang jumlahnya besar, bisa kita perkecil untuk menunjang kegiatan itu,” ujarnya. [HF/Sholla]

Kamis, 29 Agustus 2013

Tabel Referensi Pelaksanaan CPNS 2013

Berikut adalah tabel referensi untuk pelaksanaan CPNS 2013 :

Formasi CPNS Disabel Tersebar di Berbagai Instansi

JAKARTA – Sekretaris Kementerian PANRB Tasdik Kinanto mengatakan, formasi CPNS untuk kaum disabel tersebar di sejumlah kementerian/lembaga (K/L) dan pemerintah daerah. Untuk K/L dialokasikan 63 orang, sedangkan untuk pemerintah daerah sebanyak 288 orang.

Hal itu dikatakannya ketika menerima kunjungan lima orang tuna netra dari Bandung, Jakarta dan Depok untuk mempertanyakan kejelasan formasi bagi kaum difabel dalam seleksi CPNS tahun 2013 ini. “Mulai tahun ini pemerintah memberikan afirmasi untuk kaum disable dalam penerimaan CPNS. Namun untuk criteria kecacatan, kami serahkan kepada instansi dan pemda masing-masing,” ujarnya di Media Center Kementerian PANRB, Kamis (29/08).

Hal itu disesuaikan dengan kesiapan sarana masing-masing instansi. Bisa saja suatu instansi tidak menerima tuna netra, karena belum ada sarana kerja untuk tuna netra. Mungkin baru tersedia sarana kerja untuk kaum difabel cacat satu kaki misalnya, tambah Tasdik.

Ade Rahmat dari Bandung sempat mempertanyakan, kenapa Pemprov Jawa Barat dan Kota Bandung tidak menerima CPNS dari penyandang cacat tahun ini. Tasdik yang didampingi Asdep Perencanaan SDM Aparatur Arizal menjelaskan, kedua pemda itu tahun ini tidak mendapatkan alokasi CPNS dari jalur pelamar umum. “Jadi bukannya mereka tidak mau menerima penyandang cacat,” ujarnya menambahkan.

Tasdik menambahkan, kalau memang memenuhi persyaratan seperti yang ditetapkan oleh K/L atau pemda, para penyandang cacat jangan khawatir akan dizolimi. Kalau sudah memenuhi persyaratan administrasi, pastikan bisa mengikuti tes kompetensi dasar (TKD). “Di situlah kesempatan untuk berkompetisi dengan sesama difabel. Kalau formasinya hanya satu orang, maka yang nilainya paling tinggi dari yang lulus TKD akan diterima,” ujarnya.

Arizal mengungkapkan, Pemda DKI tahun ini mengalokasikan 7 formasi untuk difabel. Selain itu Jatim, Maluku, Sumatera Barat. Adapun KL antara lain Kemendagri 2 orang, Kemensos 3 orang, dan Badan Narkotika Nasional (BNN) 3 orang. Ditambahkan, pengumuman lowongan CPNS termasuk untuk kaum difabel baru dapat dilihat paling cepat mulai tanggal 2 September.

Dari kelima penyandang tunanetra tersebut, salah satunya mengaku sebagai tenaga honorer kategori 2 dari Kota Bandung. “Saya akan ikut tes pada tanggal 3 November mendatang,” ujarnya.

Ada juga yang sudah bekerja di swasta, sebagai marketing online di sebuah perusahaan swasta. Dibukanya kesempatan kepada kaum difabel di swasta merupakan implementasi dari Perda DKI, yang mewajibkan perusahaan swasta mempekerjakan dua persen kaum difabel.

Menurut Dadang Djaelani, saat ini ada beberapa perusahaan swasta yang mempekerjakan penyandang cacat, antara lain Bank Permata sebanyak 10 orang, Standar Charter 6 orang, dan Astra ANZ juga ada 6 orang. “Kami bersyukur mulai tahun ini pemerintah membuka kesempatan bagi kaum difabel untuk menjadi CPNS,” ujarnya. (ags/HUMAS MENPANRB)

Rabu, 28 Agustus 2013

DPRD Peduli K.II Bertambah

Jakarta – Humas BKN, Sungguh bangga menjadi rakyat yang diperhatikan para wakilnya di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Setidaknya demikian yang dirasakan oleh honorer K.II (sebagai rakyat – red) Kabupaten Kudus dan Cilacap. Semangat memperjuangkan honorer K.II tersebut dilakukan Komisi A DPRD Kab. Kudus dan Cilacap dengan datang berkonsultasi ke Badan Kepegawaian Negara, Rabu,(28/8). Kehadiran kedua DPRD tersebut untuk menanyakan nasib Honorer K.II yang nantinya mungkin tidak lulus tes seleksi. Kunjungan tersebut diterima oleh Kabag Evaluasi dan Akuntabilitas Kinerja BKN Petrus Sujendro, Kasubdit Pengadaan II Syarif Ali dan Kasi Formasi Adi Suharto di Ruang Rapat Gedung I Lt. 1 Kantor Pusat BKN Jakarta.

Menanggapi pertanyaan tersebut Petrus Sujendro menyampaikan bahwa hanya honorer K.II yang lulus tes seleksi-lah nantinya yang bisa dianggkat menjadi CPNS. Terkait hal tersebut Pemerintah sudah membuat kebijakan untuk melakukan tes seleksi honorer mengunakan media Lembar Jawab Komputer (LJK) pada 3 November 2013 sesuai SE MenPAN & RB Nomor: SE/10/M.PAN-RB/08/2013. Sementara bagi K.II yang tidak lulus seleksi, menurut Petrus bahwa penyelesainnya akan dikembalikan kepada pihak masing-masing Instansi. “Yang jelas regulasi yang ada saat ini mengatur tentang K.II yang dapat diangkat menjadi CPNS adalah K.II yang lolos seleksi saja,” imbuh Petrus.

Setidaknya demikian gambaran audiensi antara kedua DPRD dengan BKN. Semoga permasalahan honorer segera terselesaikan secara adil, transparan dan akuntable yang dirasakan semua pihak. Virgie C/Subali

Panselnas Rapatkan Barisan Jelang Test CPNS

JAKARTA – Sebanyak 329 instansi pemerintah, terdiri dari 69 Kementerian/Lembaga, 23 Provinsi dan 237 Kabupaten/Kota akan menggelar rekrutmen CPNS dari jalur pelamar umum. Untuk mematangkan persiapan, panitia seleksi nasional (Panselnas) pengadaan CPNS 2013 kembali mengadakan rapat secara marathon, untuk mematangkan persiapan masing-masing tim dan pokja.

Rapat dipimpin oleh Deputi bidang SDM Aparatur Kementerian PANRB Setiawan Wangsaatmaja selaku Wakil Ketua Tim Pelaksana dihadiri oleh Wakil Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana mewakili Kepala BKN sebagai Ketua Tim Pelaksana Panselnas.

Dalam rapat yang diadakan ruang Sriwijaya Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Rabu (28/08) itu seluruh panitia pelaksana hadir, termasuk tim pengawas yang antara lain beranggotakan konsorsium lembaga swadaya masyarakat (LSM), yang dikoordinir oleh Indonesia Corruption Watch (ICW). Panitia pengadaan CPNS dari tenaga honorer kategori 2 dan pelamar umum dibentuk dengan Keputusan Menteri PANRB No. 216 tahun 2013.

Panitia pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Nasional yang terdiri dari Kementerian PANRB, Badan Kepegawaian Negara (BKN), Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Kesehatan, Kapolri, Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg), Sekretaris Wakil Presiden, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), serta Ombudsman. Tim Panselnas mengagendakan kebijakan pengadaan CPNS 2013 sebagai pembahasan dalam rapat tersebut. Selain itu, SK Tim Panselnas dan jadwal pelaksanaan tes CPNS 2013 juga dijelaskan oleh Deputi Bidang SDM Aparatur Setiawan Wangsaatmaja.

Setiawan menjelaskan, tes kompetensi dasar (TKD) dan tes kompetensi bidang (TKB) untuk tenaga honorer kategori II menggunakan Lembar Jawab Komputer (LJK), dilaksanakan pada tanggal 3 November 2013. “Pelaksanaannya bersamaan dengan TKD pelamar umum yang menggunakan LJK. Namun tempatnya terpisah,” ujarnya.

Dijelaskan, pengadaan soal dan LJK dalam TKD honorer K-2 dari anggaran Kementerian PANRB, termasuk biaya untuk distribusinya. Namun penggandaan soal TKD pelamar umum berasal dari anggaran masing-masing instansi penyelenggara. “Kami harap pelaksanaan TKD di berbagai daerah dikoordinir oleh Pemerintah Provinsi. Namun apakah koordinasi ini juga bisa dilaksanakan dalam penggandaan soal atau tidak, masih akan kami bahas lebih lanjut,” tambahnya. Pasalnya, anggaran pengadaan CPNS berada di masing-masing kabupaten/kota/instansi.

Untuk mencegah terjadinya kebocoran soal, diharapkan seluruh anggota panitia mengoptimalkan peran masing-masing. “Bahkan dari Mabes Polri akan berkoordinasi dengan masing-masing Polda untuk melakukan pengawalan soal. Namun untuk teknis operasionalnya akan dibicarakan lebih detail lagi,” imbuh Setiawan.

Dalam kesempatan yang sama, Waka BKN Bima Haria Wibisana mengatakan peran polisi sangat dibutuhkan, terutama untuk mengawal dan menjaga soal maupun LJK yang terpaksa harus menginap. “Dengan kerjasama dan koordinasi yang baik, kita optimis tidak akan terjadi kebocoran soal,” ujarnya. (bby/ags/HUMAS MENPANRB)

Selasa, 27 Agustus 2013

APIP Jangan Sekadar Lakukan Review Laporan Keuangan

JAKARTA – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Azwar Abubakar menegaskan, Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) harus dapat memberikan jaminan, bahwa seluruh proses akuntansi dan pelaporan keuangan instansi pemerintah telah dilaksanakan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah.

Terkait dengan pertanggungjawaban, Menteri menekankan agar APIP tidak hanya melakukan review atas laporan keuangan, tetapi juga membantu unit-unit yang mengalami kesulitan dan kendala dalam menghadapi masalah pertanggungjawaban keuangan. “Termasuk pendampingan selama audit keuangan diperiksa oleh pemeriksa eksternal,” ujarnya saat memberikan pengarahan pada Konferensi Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI) di Gedung Dhanapala Kementerian Keuangan, Selasa (27/08).

Konferensi itu dihadiri antara lain oleh Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi, Menteri Keuangan M. Chatib Basri, Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Mardiasmo, dan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Eko Soetrisno.

Konferensi membahas kemampuan APIP dalam memberikan assurance dan konsultasi yang memadai kepada instansi pemerintah, untuk menjamin kualitas tata kelola penganggaran, pelaksanaan anggaran, dan pertanggungjawaban anggaran.

Ditambahkan, pemberdayaan APIP dalam peningkatan kualitas pengelolaan keuangan negara tidak sebatas hanya menugaskan APIP untuk melakukan audit atau review. “Tetapi berfungsi pula sebagai katalisator dan konsultan yang dapat mendorong peningkatan kualitas pengelolaan keuangan negara,” tambah Azwar.

Untuk itu, perlu pemahaman pimpinan instansi pemerintah dan APIP atas hal-hal yang menjadi perhatian pemerintah dan masyarakat. Terkait peningkatan kualitas pengelolaan keuangan negara/daerah mulai dari penganggaran, pelaksanaan anggaran, sampai pertanggungjawaban anggaran agar penyalahgunaan anggaran dapat dicegah dari awal.

Dalam kesempatan itu, Menteri Keuangan M. Chatib Basri mengatakan, pengawasan tidak hanya dilakukan terhadap pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran, tetapi juga dalam tahap perencanaan dan penganggaran, sehingga terdapat preventive action sebelum terjadi ketidaksesuaian.

Acara yang diikuti seluruh inspektur jenderal/inspektur utama, pimpinan APIP daerah, serta sekretaris Ispektorat Jenderal dengan jumlah 350 peserta. Konferensi ini membahas tantangan-tantangan yang masih harus dihadapi dalam meningkatkan tata kelola penganggaran, pelaksanaan anggaran, dan pertanggungjawaban anggaran, serta upaya-upaya untuk menghadapinya. (bby/HUMAS MENPANRB)

Bahas Tenaga Honorer dan Penerimaan CPNS Jalur Umum

Jakarta – Humas BKN. Menjelang berlangsungnya test CPNS 2013 untuk tenaga honorer (TH) kategori II pada bulan November mendatang, DPRD Mojokerto dan DPRD Barru melakukan kunjungan kerja (KunKer) ke Badan Kepegawaian Negara di Ruang Rapat lantai I gedung I. Selasa (27/8). Perwakilan rombongan dari Mojokerto mengungkapkan bahwa untuk kategori I di Mojokerto ada 77 orang, sedangkan untuk kategori II sekitar 401 orang, sedangkan Kabupaten Barru mengungkapkan bahawa ada sekitar 449 K II apakah jumlah tersebut sudah termasuk dengan K I yang sebelumnya tidak lolos seleksi, dalam audiensi ini, DPRD Mojokerto mendapat penjelasan dari Kabag Evaluasi dan Akuntabilitas Petrus Sujendro dan Kepala Seksi Penyusunan Perencanaan Formasi Pegawai C Adi Suharto .

Petrus Sujendro menjelaskan bahwa berdasarkan jadwal yang ditentukan MenPAN dan RB, tes penerimaan CPNS bagi tenaga honorer KII dan jalur umum yang menggunakan LJK serempak dilaksanakan pada 3 November 2013. Ada pun TKD bagi pelamar umum yang memanfaatkan CAT BKN dimulai pada 29 September 2013.

Pada kesempatan yang sama, Adi Suharto mengutarakan bahwa masyarakat sepatutnya memahami keberhasilan proses penerimaan CPNS secara transparan, obyektif, dan kredibel tidak hanya menjadi tanggung jawab BKN. Ada yang menjadi porsi dan tanggung jawab instansi lainnya.

Petrus menambahkan kembali bahwa yang membedakan antara K I dan KII hanya dilihat dari pembiayaan, untuk K I pembiayaan melalui APBD sedangkan K II melalui non APBD, sementara ini hanya tersedia K I dan K II tidak ada K III dst. Sepanjang karena faktor pembayaran non APBD otomatis dapat masuk ke K II sedangkan jika diluar non APBD, terputus dalam perkerjaannya maka tidak bisa masuk ke K II. (Yuliana/Aman/Tawur)

Senin, 26 Agustus 2013

Peserta Sempat Nervous, CAT di BKN Jakarta Lancar

JAKARTA – Dony Arlen dan Daniara, lulusan Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) tahun 2012 mengaku sedikit nervous sebelum mengikuti tes kompetensi dasar (TKD) dengan sistem computer assisted test (CAT) di kantor pusat Badan Kepegawaian Negara (BKN), Senin (26/08). “Tadi saya sempat nervous, tapi alhamdulillah saya sudah selesai melaksanakan tes dengan sistem CAT ini,” ujarnya sesaat setelah keluar dari ruangan CAT di lantai 2 gedung BKN.

Daniara dan Dony Arlen merupakan dua dari 475 lulusan Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) tahun 2012 yang mengikuti tes kompetensi dasar (TKD) dengan sistem computer assisted test(CAT) hari pertama di kantor pusat Badan Kepegawaian Negara (BKN), Senin (26/08). Hari Selasa masih akan berlangsung CAT untuk 439 peserta lulusan STAN untuk wilayah Jakarta, yang jumlahnya 914 orang.

Pelaksanaan CAT dibagi menjadi 5 sesi, dengan peserta masing-masing sesi 95 orang. “Sebenarnya di ruangan ini tersedia 100 unit computer. Namun ada 5 unit sebagai cadangan, kalau ada yang bermasalah,” ujar Kepala Pusat Pengembangan Sistem Rekrutmen badan Kepegawaian Negara Aris Windiyanto.

Dengan setelan baju putih dan bawahan warna hitam, Dony bersama 95 peserta lainnya seolah tak sabar menunggu giliran untuk mengikuti CAT. “Saya kebagian pada sesi keempat,” ujar Dony. Umumnya mereka menampakkan wajah sedikit tegang, karena terbebani perasaan harus lulus.

Berbeda dengan Daniara, lulusan D3 Pajak ini tampak ceria, seakan sudah lepas dari beban. Terlebih selama lebih dari 9 bulan setelah lulus STAN, nasibnya seperti digantung. “Tadi computer saya sempat hang. Kemudian saya lapor dan ganti computer. Tapi ternyata jawaban yang sudah saya kerjakan tidak hilang, meski sempat ganti computer,” ujarnya.

Meski merasa sedikit kecewa, namun kedua peserta CAT di BKN pusat ini menanggapi hal ini secara positif. Dengan CAT, kami tidak bisa nyontek jawaban satu sama lain. Dengan CAT juga diakui dapat menutup peluang terjadinya titip menitip CPNS, karena hasilnya bisa langsung diketahui baik oleh peserta maupun panitia. “Kalau ini bisa dilaksanakan secara konsisten, saya optimis bisa mewujudkan rekrutmen CPNS yang bersih, fair, dan obyektif. Selain itu juga bisa meningkatkan efeisiensi penggunaan uang Negara,” tambah Dony.

Seperti diberitakan di media ini sebelumnya, sebanyak 3.300 lulusan D1 sampai D3 STAN tahun 2012 mengikuti TKD dengan sistem CAT di 12 Kantor Regional BKN. TKD yang merupakan syarat untuk bisa diangkat menjadi CPNS ini juga diberlakukan bagi seluruh sekolah ikatan dinas.

Aris Windiyanto mengungkapkan, dalam CAT ini peserta diwajibkan menyelesaikan 100 soal. Terdiri dari 35 soal tes wawasan kebangsaan (TWK), 30 soal tes intelegensia umum (TIU), dan 35 soal tes karakteristik pribadi (TKP). Untuk TWK dan TIU, kalau salah nilainya nol, kalau betul nilainya 5. “Sedangkan TKP, tidak ada yag salah, tetapi nilainya satu sampai lima. Total nilai, maksimal limaratus,” ujarnya.

Ditambahkan, CAT ini telah diterapkan dalam rekrutmen CPNS BKN tahun 2009 dan 2010. “Waktu itu kami menetapkan passing grade 275,” tambah Aris. Namun untuk TKD bagi Kementerian Keuangan kali ini, dia mengaku tidak tahu menahu soal passing grade. BKN, ujarnya, hanya melaksanakan CAT dan menyerahkan hasilnya kepada Menteri PANRB.

Aris mengakui, kompuuter cadangan sangat diperlukan untuk mengantisipasi kalau ada computer yang ngadat. Meskipun persiapan sudah dilaksanakan sekitar dua minggu, namun hal itu bukan menjamin. “Pada sesi pertama dan kedua tadi juga ada satu computer yang hang, sehingga peserta harus ganti computer,” tambahnya.

Hal serupa juga terjadi pada sesi ketiga, saat penulis melakukan pemantauan di ruang CAT. Salah seorang peserta melaporkan komputernya mengalami masalah, sehingga dia harus ganti computer.

Secara umum pelaksanaan CAT hari pertama berlangsung lancar, tanpa kendala yang berarti. Kalau sebelum masuk ruangan mereka sedikit merasa tegang, setelah keluar ruangan mereka tampak senyum-senyum gembira. Apalagi mereka langsung bisa mengetahui hasilnya. Dari pantauan penulis secara umum hasilnya lebih dari 300.

Satu hal yang masih menggantung, kalau misalnya ditetapkan passing grade, kemudian ada yang tidak lulus, bagaimana nasib mereka. Pasalnya, ketika masuk STAN tidak ada persyaratan yang mengharuskan mereka mengikuti TKD. (ags/HUMAS MENPANRB)

Desain Mukena Haji Murni Hibah

Jakarta (Pinmas) —- Kementerian Agama melalui Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) menerima hibah spesifikasi teknik dan desain mukena haji dari PT Sri Rejeki Isman Tbk atau yang dikenal dengan Sritex. Berita Acara Serah Terima Hibah Spesifikasi Teknik Dan Desain Mukena Haji ini telah ditandatangani oleh Dirjen PHU Anggito Abimanyu dan Presiden Direktur PT Sri Rejeki Isman Tbk Iwan S. Lukminto di ruang kerja Ditjen PHU, Jakarta, Senin (26/08).
“Terima kepada Pak Iwan yang telah menghibahkan desain mukena dan ini resmi menjadi hak milik Kementerian Agama,” terang Anggito ketika memberikan sambutan sebelum penandatanganan berita acara.
“Namun, kita garisbawahi bahwa ini adalah desain saja, bukan produksi. Produksinya akan dilakukan pengadaannya oleh Bank,” tambah Anggito.
Anggito juga menegaskan bahwa Bank Penerima Setoran (BPS) akan mengambil inisiatif sendiri untuk pengadaannya. Anggito memastikan tidak ada campur tangan dari Kementerian Agama dalam teknis pengadaannya. “Tidak ada kepentingan bisnis sama sekali,” tegas Anggito.
Sehubungan itu, Anggito menjelaskan bahwa hibah yang dilakukan pada hari ini adalah hibah desain, bukan hibah barang (mukena). “Kita tidak menerima apa-apa sama sekali. Kita hanya menerima desain berupa gambar, warna, dan sebagainya. Ini supaya seragam saja, kalau desainnya macam-macam nanti tidak seragam,” kata Anggito.
Anggito juga menginformasikan bahwa desain ini akan dilaunching pada kegiatan Rakernas dan Qur’ah pemondokan haji pada Selasa (27/08). “Besok akan dilaunching dan akan kami sampaikan juga bahwa ini murni hibah dan tidak ada ikatan-ikatan bisnis sama sekali,” ujar Anggito.
“Ini akan disampaikan agar semua tahu bahwa ini murni hibah supaya diketahui dan tidak ada fitnah-fitnah lain,” imbuhnya
Menurut Anggito, hari ini kita mendapatkan desain mukena dan desain itu adalah properti yang sekarang akan menjadi properti Kemenag. Mudah-mudahan ini bermanfaat, alnjut Anggito, dan ini akan kita manfaatkan sepanjang dibutuhkan. “Tidak ada pihak lain yang membuat desain. Tapi silahkan pihak lain memproduksi melalui pengadaan yang dilakukan oleh bank,” kata Anggito.
“Tidak ada hubungan istimewa, tidak ada hubungan khusus, tidak ada hubungan usaha dengan PT Sritex,” ulang Anggito. (mkd)

Gunakan CAT BKN, 3290 Alumni STAN Ikuti TKD

Jakarta-Humas BKN, Guna dapat diangkat menjadi CPNS, sejumlah 3290 alumni Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) Kementerian Keuangan mengikuti Tes Kompetensi Dasar (TKD) dengan memanfaatkan Computer Assisted Test (CAT) di Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan sejumlah kantor regional (kanreg). Kegiatan TKD di BKN Pusat Jakarta ini dipantau langsung oleh Wakil Kepala Bima Haria Wibisana dan Kepala Pusat Pengembangan Sistem Rekrutmen PNS Aris Windiyanto, Senin (26/8).

Aris Windiyanto menjelaskan bahwa para peserta harus mengerjakan 100 soal TKD dalam waktu 90 menit. Melalui penggunaan CAT, para peserta menjawab soal secara mudah dalam memilih jawaban yang benar dengan mengklik mouse (tidak dibutuhkan lembar jawaban komputer/LJK). Di samping itu, hasil tes bersifat obyektif dan tidak dapat diubah-ubah.

Sementara, Kepala Bidang Fasilitasi Penyelenggaraan Seleksi Heri Susilowati mengutarakan bahwa para peserta dapat langsung mengetahui nilai masing-masing setelah selesai mengerjakan soal. “Kami mengirim hasil keseluruhan tes ini kepada Kementerian Keuangan, yang juga menampilkan ranking para peserta. Ada pun penentuan untuk passing grade merupakani wewenang KemenPAN RB”tegasnya.

Salah seorang peserta tes, M.Firdaus mengakui bahwa dirinya telah mempersiapkan diri dengan baik untuk TKD ini. Menurutnya, CAT memudahkan para peserta dalam memilih jawaban. “Kami pun senang karena seketika dapat mengetahui skornya,”terangnya. (aman-kiswanto)

Sabtu, 24 Agustus 2013

BPKP Filter Pertama Penilaian Pelayanan Publik

JAKARTA – Deputi Pelayanan Publik Kementerian PANRB Mirawati Sudjono mengatakan, penilaian pelayanan publik akan dilakukan per jenis pelayanan dan secara berkesinambungan. Agar hasil penilaian bisa lebih obyektif, Kementerian PANRB menggandeng Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan.

Dikatakan, penilaian kinerja pelayanan publik bagi pemerintah kabupaten/kota diawali dengan penilaian oleh Pemerintah Provinsi. Untuk menjamin obyektivitas penilaian, BPKP Perwakilan diharapkan menjadi filter pertama. “Jadi tidak hanya sebatas pemberian penghargaan secara nasional saja,” ujar Mirawati dalam pemb ukaan sosialisasi verifikasi dan validasi hasil penilaian kinerja pelayanan publik tingkat pemerintah kabupaten/kota oleh pemerintah provinsi, di auditorium Gandhi BPKP Jakarta, (19/08).

Penyelenggaraan sosialisasi dimaksud sebagai implementasi dari UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, yang ditindaklanjuti melalui Permen.PANRB No. 38 Tahun 2012 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik, dan juga Permen.PANRB No. 66 Tahun 2012 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Pembina/Penanggungjawab dan Pemeringkatan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

Asdep Pengembangan Standarisasi Pelayanan Kedeputian Pelayanan Publik kemenetrian PANRB, Noviana Andriana mengatakan, sosialisasi tentang verifikasi dan validasi penilaian kinerja kabupaten/kota 2013 ini, di-ikuti oleh 24 orang dari BPKP Perwakilan DKI Jakarta, 66 orang dari BPKP Perwakilan Provinsi di seluruh Indonesia, 2 orang dari ORI, dan 24 orang dari KementerianPANRB. (ian/HUMAS MENPANRB)

Biaya Kuliah di PTN Semakin Terjangkau

Jakarta -- Biaya kuliah di perguruan tinggi negeri (PTN) saat ini sudah sangat terjangkau. Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN) yang mulai dikucurkan tahun akademik 2013/2014 ini salah satu tujuannya adalah mengurangi biaya pendidikan di PTN yang ditanggung masyarakat atau mahasiswa.
"BOPTN juga meningkatkan mutu layanan kepada mahasisma dan dengan menggabungkan semua biaya yang ditanggung mahasiswa menjadi UKT (uang kuliah tunggal), maka pengelolaannya menjadi semakin mudah," kata Mendikbud Mohammad Nuh beberapa waktu yang lalu.
Peraturan tentang biaya kuliah tunggal (BKT) dan uang kuliah tunggal (UKT) pada PTN di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah dituangkan dalam Peraturan Mendikbud Nomor 55 Tahun 2013. Dalam Pasal 1 Ayat 3 Permendikbud tersebut disebutkan definisi uang kuliah tunggal (UKT) adalah sebagian biaya kuliah tunggal yang ditanggung mahasiswa berdasarkan kemampuan ekonominya. Jadi mahasiswa dari keluarga miskin akan membayar UKT yang relatif rendah dan berlaku sampai mahasiswa tersebut lulus.
Selain itu Permendikbud tersebut menegaskan bahwa selain UKT, PTN dilarang memungut uang pangkal dari mahasiswa baru program sarjana (S1) dan program diploma (D3) sebagaimana diatur dalam Pasal 5.
Selain itu, bagi mahasiswa dari keluarga miskin yang berprestasi Beasiswa Bidikmisi disediakan untuk membuka akses seluas-luasnya kepada mereka. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pun beberapa waktu yang lalu mengatakan bahwa Bidikmisi termasuk enam program prioritas sektor pendidikan pada tahun 2014. Program Bidikmisi juga terus diperbaiki dari segi tata kelola maupun peningkatan jumlah penerimanya.
Mulai tahun 2012 yang lau, Bidikmisi tidak hanya diperuntukkan bagi mahasiswa yang kuliah di PTN, namun juga di sejumlah perguruan tinggi swasta (PTS) yang telah bekerja sama. "Tahun 2012 yang lalu sebanyak 142 PTS telah bekerja sama dengan Bidikmisi, dan tahun ini ada 8.000 kuota tambahan," kata Kepala Sub Direktorat Kemahasiswaan Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan Ditjen Dikti, Widyo Winarso di Jakarta, hari ini Jumat (23/8). Widyo menambahkan bahwa untuk dapat bekerja sama dengan Bidikmisi, program studi PTS di Jawa harus terakreditasi A, sedangkan untuk PTS luar Jawa harus terakreditasi minimal B. (NW)